Sekretariat

Polling

Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Sekretariat / RKPD

RKPD

Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 merupakan

pelaksanaan tahun ke-13 dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan pelaksanaan tahun

ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2016-2021. Karena RPJMD Tahun 2016-2021 belum

ditetapkan, maka RKPD Tahun 2017 menjadi penjabaran dan

pelaksanaan visi dan misi Bupati tahun 2016-2021. Bagi Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi

SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD)

dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2017.


Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2017 merujuk

pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP

Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2017, RPJPD Provinsi Jawa

Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2017 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan

arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2017. Penetapan

prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017

berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.


Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu

penyusunan rancangan awal RKPD,rancangan RKPD, rancangan

akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan

teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan

teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka

berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional

bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan

belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses

konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan

mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan

antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara

berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan

Nasional.