Sekretariat

Polling

Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Sekretariat / RPJMD

RPJMD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada tanggal 9 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Berdasarkan hasil Pemilukada tersebut, telah terpilih pasangan Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, S.E dan KH. Yazid Mahfudz sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Pasangan tersebut dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen pada tanggal 17 Februari 2016 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-418 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33- 419 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa: “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara dalam Pasal 264 ayat (4) 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya juga telah dinyatakan bahwa: “Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. RPJMD disusun berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen, khususnya pada tahap ketiga dan keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen, yaitu tahun 2015-2019 dan tahun 2020-2025.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen dan RPJMN Tahun 2015-2019. Dokumen ini memuat beberapa hal, yaitu: (i) arah kebijakan keuangan daerah; (ii) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penyusunan RPJMD ditempuh dengan memperhatikan 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan, yaitu: (i) teknokratik, (ii) top-down, (iii) bottom-up, (iv) partisipatif, dan (v) politis. Secara singkat 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut: (i) Pendekatan Teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, serta mengacu pada data dan informasi pembangunan sebagai kerangka logis pengambilan keputusan; (ii) Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dilaksanakan melalui inventarisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus diimplementasikan oleh daerah dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur serta inventarisasi masukan dari Renstra Perangkat Daerah yang harus diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (iii) Pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan oleh Bupati terpilih dengan proses pembahasan dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (iv) Pendekatan partisipatif karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme konsultasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.