Sekretariat

Polling

Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Sekretariat / RPJP

RPJP

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah itu disusun
oleh pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) sesuai dengan kewenangannya. 

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

1.Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah  untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;

2.Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang  merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati; dan

3.Rencana Kerja
Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana  Pembangunan Jangka Menengah
Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut dibuat untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari wilayah
Indonesia juga membutuhkan perencanaan pembangunan daerah. Pemilihan Bupati
secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan
pentingnya menyusun perencanaan pembangunan yang berkesinambungan. Khusus Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen yang pertama kali disusun
untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2005 sampai dengan 2025. Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini juga untuk memenuhi amanat dalam Pasal
13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yakni bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan
tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150
ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang
Nomor Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan
dalam periodisasi  5 (lima) tahunan, yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2009, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024.
Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah digunakan sebagai
pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan
visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan
Daerah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2005-2025 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ini didasarkan pada data dan informasi
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Diantara data tersebut berasal
dari data Produk Domistik Regional Bruto dan statistik yang meliputi bidang
ekonomi, sosial budaya, pelayanan umum dan fisik prasarana. Data itu  mencakup:

  1.         penyelenggaraan
    pemerintahan daerah;
  2.         organisasi
    dan tata laksana pemerintahan daerah;
  3.       Bupati, Dewan
    Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil daerah;
  4.         keuangan
    daerah;
  5.         potensi
    sumber daya daerah;
  6.         produk hukum
    daerah;
  7.         kependudukan;
  8.         informasi
    dasar kewilayahan; dan
  9.         informasi
    lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini dilakukan
melalui tiga tahapan yaitu: tahap teknokratif, partisipatif, dan politis. Tahap
teknokratif dilakukan dengan pengolahan data dan proyeksi. Tahap partisipatif
dilakukan melalui serangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
partisipatif, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan dengan
memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi. Sedangkan
tahap politis adalah proses pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah sampai
dengan disetujui menjadi pengesahan Peraturan Daerah tersebut. Oleh karenanya Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan
arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen: masyarakat, pemerintah
daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang ada di daerah.