Polling

Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Berita / Berita Terbaru / Detail

Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN

Administrator 07 Oktober 2020 18:22:53 WIB dibaca 8 kali

Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN ditanyangkan lewat channel youtube KASN RI (Komisi Aparatur Sipil Negara) seri keempat dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri”. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KASN Agus Pramusinto dan dilanjutkan dengan sambutan kunci melalui rekaman video dari Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. KH. Ma’ruf Amin. 

Kegiatan kampanye diawali dengan deklarasi netralitas ASN yang dikuti lebih dari 1275 peserta di jaringan virtual. Dalam pelaksanaan kegiatan ini digelar diskusi panel dengan pembicara Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPK RI Firli Bahuri, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro

Tujuan acara ini adalah mengajak seluruh ASN di seluruh Indonesia bahwasannya netralitas ASN tidak hanya diwujudkan dalam event-event politik, tetapi harus dimanifestasikan pula dalam aktivitas ASN lainnya yakni pelayanan publik, perumusan dan penetapan kebijakan serta manajemen ASN.

Hadir dalam hal ini Ibu Kepala Bappeda, sekretaris, para Kabid Kasubid dan ASN diruang rapat Bappeda Kab. Kebumen.

Fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam penyelenggaraan Pilkada: 490 ASN yang dilaporkan, 372 ASN yang melanggar dan mendapat rekomendasi KASN, dan 194 ASN sudah ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi.dan provinsi di jawa tengah menjadi rangking I sejumlah 65 ASN yang diadukan.


Langkah trategis strategis yang dilakukan KASN adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi kelembagaan KASN; 

2. Menyusun pedoman implementasi nilai dasr, kode etik dan kode perilaku, perumusan indeks maturitas dan pembangunan aplikasi SINDEN (Sistem informasi  pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN) dan SIAPNET (sistem informasi pengaduan netralitas)

3. Optimasisasi kegiatan promosi dan advokasi netralitas

4. Catatan pelanggaran netralitas sebagai instrumen penilaian rekam jejak dalm promosdi JPT

5. membangun jejaring kolaburasi dengan kementerian/lembaga untuk meningkatkan keterpaduan pengawasan netralitas secara efektif dan efisien

6. Memberikan sangki tegas kepada PPK yang tidak meindaklanjuti rekomendasi KASN