Polling

Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Berita / Berita Terbaru / Detail

RAPAT PENERAPAN APLIKASI SIPD PADA SISTEM PEMBANGUNAN DAERAH

Berita Terbaru 29 September 2020 15:25:34 WIB Administrator dibaca 35 kali

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan  pada data dan informasi  yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu maka penyusunan Informasi Pembangunan Daerah terus diupayakan peningkatan kualitas dan cakupannya, agar data yang disajikan lebih lengkap, terkini dan lebih akurat, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun dokumen perencanaan, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi program serta sasaran yang telah ditetapkan sebagai salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan.

SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Kemendagri adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan teknologi informasi sebagai daya dukung dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. SIPD ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penguatan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Seperti yang diamanatkan di pasal 274 UU 23 tahun 2014 bahwasannya data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah diinput ke dalam SIPD.

Informasi Pembangunan Daerah secara umum memberikan gambaran tentang 8 kelompok yang meliputi:umum;sosial budaya;sumber daya alam;infrastruktur;ekonomi;keuangan daerah;politik, hukum, dan keamanan; dan insidensial dan diuraikan dalam 31 jenis data.Data tersebut bersumber dari seluruh SKPD dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Acara ini adalah pengenalan, penerapan dan cara penginputan langsung Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri yang sudah terintegrasi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, di hadiri oleh Kepala Bappeda dan Kabid Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Indri Yulianto, S.E., M.Ec.Dev.dan perwakilan setiap OPD dengan metode 2 sesi dengan penerapan protokol kesehatan.