Polling

Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Berita / Berita Terbaru / Detail

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

Administrator 20 Maret 2019 17:13:55 WIB dibaca 64 kali

Pelaksanaan Musrenbang RKPD kembali dilaksanakan di tahun 2019, Bappeda Kabupaten Kebumen mengundang seluruh unsur stakeholders di gedung setda selama 3 hari, 20-22 Maret 2019 dimana tanggal 23 maret adalah pertemuan khusus membahas tentang Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong. Bersama ini hadir Bupati Kebumen, Forkopimda, OPD, unsur  kecamatan dan desa, dan perwakilan seluruh elemen masyarakat. 


Musrenbang RKPD ini bertujuan untuk merumuskan isu-isu strategis pembangunan dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada di level Kabupaten, Kecamatan maupun desa. 

Selain itu, musrenbang RKPD merupakan forum untuk mewujudkan sinergitas antar pemangku kepentingan khususnya pada proses perencanaan pembangunan daerah.


Sebagaimana diketahui bersama, proses perencanaan telah dimulai dari musrenbang desa, kecamatan, hingga musrenbang RKPD Kabupaten yang kita laksanakan pada hari ini, dan pada saatnya nanti akan dilanjutkan pada tingkat provinsi dan nasional.


Musrenbang RKPD 2019 ini adalah tahapan penting dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah tahun 2020. Pembangunan Daerah Tahun 2020 sendiri adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang merupakan periode pembekalan dasar terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dimana diharapkan akan terwujud Masyarakat Bisa Bekerja-Ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka tema Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 adalah “Pemantapan Perekonomian Daerah Menuju Agrobisnis Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. 



Berkaitan dengan isu utama pembangunan daerah, ada 4 (empat) hal yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu 1). Kemiskinan; 2). Pertumbuhan Ekonomi; 3). Inflasi dan 4). Pengangguran.

Terkait dengan kemiskinan, selama kurun waktu pemerintahan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen turun dari 20,44% atau 241.900 penduduk pada tahun 2015 menjadi 208.660 penduduk 


atau sebesar 17,47% pada tahun 2018. Dengan kata lain turun sebesar 2,97% atau 33.240 penduduk. Meskipun penurunan tersebut sangat menggembirakan, namun masih lebih tinggi dari tingkat 


kemiskinan di level Provinsi dan Nasional. Jika dibandingkan di tingkat regional Jawa Tengah maupun dengan Kabupaten tetangga, Kabupaten Kebumen masih menempati urutan kedua termiskin. 


Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 adalah sebesar 4,98%, naik 0,09% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 4,89%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan Nasional, angka tersebut masih berada dibawahnya, dimana Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,38% dan Nasional sebesar 5,17%.


Inflasi Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 adalah sebesar 3,01% di mana turun sebesar 0,24% dibandingkan tahun 2017 yang sebesarr 3,25%.  Angka tersebut lebih rendah dari Inflasi Jawa Tengah sebesar 3,16% dan Nasional sebesar 3,23%.    


Permasalahan kemiskinan selalu terkait dengan berbagai macam hal, salah satunya adalah tingginya angka pengangguran. Pada Tahun 2018 angka pengangguran Kabupaten Kebumen mencapai 5,52% dari 


total angkatan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir angka pengangguran mengalami tren yang meningkat bahkan melampaui angka pengangguran di tingkat provinsi dan nasional yang berturut-turut sebesar 4,23% dan 5,13%.



Dalam kesempatan ini penyampaian capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang merupakan raport kinerja selama Kepala Daerah memimpin, sesuai dengan RPJMD 2016-2021. Kabupaten Kebumen memiliki 26 (dua puluh enam) IKU Daerah dengan capaian sampai tahun 2018 adalah 21 IKU Daerah Tercapai dan 5 IKU Daerah optimis akan tercapai. Dari berbagai permasalahan, tentu saja ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendorong penyelesaian masalah. Pertama, terkait dengan penanggulangan kemiskinan ada 4 (empat) strategi yaitu 1). Mengurangi beban pengeluaran; 2). Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3). Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; 4). mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melalui strategi tersebut, menurunkan minimal 10.000 individu miskin atau 0,76% dari jumlah penduduk dengan menggunakan perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis data by name by address (BNBA).


Kedua, terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, kawasan industri yang sudah direncanakan proses pembangunannya sejak tahun 2017, pada tahun 2020 dapat mulai beroperasi. 


Harapannya kawasan industri ini dapat menjadi salah satu solusi strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran.


Ketiga, terkait dengan masalah inflasi, 4 upaya pengendalian inflasi yaitu 1). Optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); 2). melaksanakan pemantauan dan pengendalian jalur-jalur distribusi; 3). penyediaan informasi harga bahan pokok dan 4). pengendalian harga.


Komitmen untuk tetap melanjutkan berbagai program unggulan yang telah dicanangkan antara lain Program Kemitraan Asuransi Kesehatan, Program Ambulance Gratis, Mall Pelayanan Publik, Angkutan Gratis, program KUBE, pembangunan jalur lingkar utara dan Kawasan industri, Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong, beasiswa miskin dan beberapa program lainnya.


Memperkuat sinergitas di antara para pemangku kepentingan, dimana setiap pemangku kepentingan memiliki peran masing-masing dalam mendukung pembangunan. Pemerintah Kabupaten bertanggung 


jawab untuk memperkuat sinergitas antar sektor. Pemerintah kecamatan bertanggung jawab untuk memperkuat peran pemerintah desa dan kelurahan dalam penyusunan perencanaan di tingkat desa agar 


sinergis dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah desa diharapkan mampu mendorong peran masyarakat agar berperan aktif dalam proses pembangunan.


Di sisi lain, dengan semakin menurunnya kapasitas fiskal daerah, maka diperlukan sinergitas antar sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari APBD, APBDes, CSR dan sumber 


pembiayanaan lainnya dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masih perlu memperbaiki pelayanan publik, Manajemen SDM ASN, Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan 


Pengawasan, Penataan Tata Laksana. Adapun beberapa langkah konkret yang telah dan akan terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain perijinan online terintegrasi melalui 


Mall Pelayanan Publik dan integrasi aplikasi perencanaan dan penganggaran yang ditargetkan selesai tahun 2020.


Pada tahun 2020 Kabupaten Kebumen akan merayakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah dengan kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai 62 Miliar Rupiah. Angka tersebut bukan jumlah 


yang kecil apabila digunakan untuk pembangunan daerah. Agar biaya besar yang dikeluarkan tersebut bermanfaat secara optimal, Bupati menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta 


dalam mensukseskan proses pemilihan dengan menggunakan hak pilihnya. Selain itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas lingkungan dan tidak mudah percaya maupun 


menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Mari bersama-sama kita wujudkan Pemilu Kepala Daerah yang bersih dan demokratis.