Sosialisasi penanggulangan benturan kepentingan dan sosialisasi analisis jabatan dan analisis beban kerja
Sosialisasi penanggulangan benturan kepentingan dan sosialisasi analisis jabatan dan analisis beban kerja
Sekretaris Bappeda Kabupaten Kebumen mensosialisasikan analisis jabatan dan beban kerja sekaligus sosialisasi penaggulangan benturan kepentingan (8/6). Dalam Paparan beliau menjelaskan bahwa, seiring dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan (business process).
Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan.
Salah satu pendorong terjadinya korupsi adalah dikarenakan adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja pegawai dalam mengemban tugas. Sosialisasi kedua ini adalah melaksanakan ketentuan dalam peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 37 tahn 2021 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan.
