Konsultasi Publik
Konsultasi Publik
Rancangan Awal Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 hari ini (25/1) dilaksanakan di Pendopo rumah dinas Bupati Kebumen.
Hadir dalam kesempatan ini Bupati dan wakil Bupati Kebumen, Formkompinda, OPD, kecamatan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM baik secara luring dan daring.
Dalam sambutan Bupati memaparkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2023, dimulai dengan sektor pertumbuhan ekonomi, meski sempat terjadi kontraksi -1,46% di tahun 2020, Kebumen di Tahun 2021 Tumbuh Positif Hingga 3,91% Karena adanya pemulihan ekonomi. Hal Ini Sejalan Dengan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 3,7%. Pada sektor ketimpangan pendapatan selama Tahun 2016-2021 tercatat cenderung fluktuatif. Data tersebut menunjukkan 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Kebumen telah memiliki proporsi pendapatan di atas 17% yang menunjukkan Kabupaten Kebumen memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah.
Pada Tingkat pengangguran terbuka mengalami grafik meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,48%, pada tahun 2021 menurun menjadi 6,03% dan berbeda angka IPM terus meningkat hingga 70,05 pada tahun 2021.
Kinerja penanggulangan kemiskinan dalam kurun waktu 2017-2019 cukup baik. Namun, adanya Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan membangun sinergi seluruh stakeholder, ditambah dengan upaya penanganan kemiskinan ekstrem diharapkan mampu memperbaiki kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, terdapat 1.603 rumah tangga sasaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 25 desa pada 5 kecamatan. Penanganan dilakukan melalui program bottom up intervention approach berbasis desa/kluster desa untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Kepala Bappeda juga memaparkan terkait penanggulangan kemiskinan ekstream, pada sisi penanganannya beliau berpendapat bahwa kemiskinan bisa lebih teratasi jika semua stakehorders bisa terpadu, dan saat ini menurut pandangan beliau penanganan masih saja tidak termanage dengan baik. Pada sisi lain juga menyoroti pencapaikan IKU OPD tahun 2021 dari 103 Indikator Kinerja Utama OPD, 62 IKU OPD Tercapai, 6 IKU OPD beralih kewenangan ke Provinsi dan 35 IKU OPD Tidak
Tercapai.
Acara ini juga siarkan langsung live lewat di link: https://youtu.be/J2qGmbadMWM
unduhan materi di :https://drive.google.com/drive/folders/1QBUJwniqzyIiBiaWZzVu2i2sMBRD14Y5
---- Berita Terkait ----
